BALI POST - MK Harus Bebas Unsur Parpol

11 Januari 2012 Administrator

Jakarta (Bali Post) - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimmly Asshidiqqie menegaskan, perlu ada standardisasi netralitas pejabat publik. Sebagai contoh, untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), harus berhenti dari parpol selama dua tahun.

http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=33&id=60923" target="_blank">selengkapnya