Banyak Perwakilan yang Belum Memperhatikan Perpustakaan

24 Oktober 2011 Administrator

Perpustakaan merupakan gerbang ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kita harus mengelola perpustakaan yang kita miliki dengan cara profesional sesuai dengan standar operasional (SOP) yang ada. Kondisi sekarang, masih banyak perpustakaan yang belum mendapat perhatian dan dalam kondisi memprihantinkan.



Hal tersebut disampaikan oleh Yayan Mulyanah, dari Sub Bagian Perpustakaan pada Biro Humas dan Luar Negeri BPK RI ketika berkunjung ke Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah pada hari Selasa s.d Rabu (25-26/1). Maksud kedatangan tim dari Perpustakaan Pusat BPK RI adalah untuk melakukan reviu sekaligus penerapan SOP di Perpustakaan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.



Menurut Yayan, berdasarkan SOP setiap perpustakaan di perwakilan harus menginduk ke perpustakaan pusat BPK RI, sehingga semua data dan daftar buku yang dimiliki perwakilan terintegrasi dalam satu sistem. Saat ini perpustakaan pusat BPK RI sedang mengembangkan sistem perpustakaan bekerjasama dengan ITB dan proyek ini diharapkan selesai pada bulan Maret 2010.



Hal yang perlu mendapat perhatian utama disetiap perpustakaan perwakilan selain masalah SDM yang berlatar belakang pendidikan perpustakaan adalah mengenai pemberian nomor induk buku dan penomoran berdasarkan Dewey Decimal Classcification (DDC) yang berlaku secara internasional. Menurut Yayan, masih banyak perwakilan yang belum menerapkan ketentuan ini.



Hasil reviu menunjukkan bahwa perpustakaan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sudah baik dalam mengelola perpustakaan.

Hal tersebut dapat dilihat dari penomoran yang sudah menerapkan standar DDC, koleksi buku yang mencapai 749 judul dengan total buku 1.278 eksemplar, dan sudah menerapkan sistem perpustakaan online, dimana setiap pegawai yang ada di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dapat mengakses perpustakaan dari tempat duduknya melalui website http://10.139.1.11.8012/sulteng-library. Menindaklajuti hasil reviu dari perpustakaan pusat BPK RI, perpustakaan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dalam waktu dekat akan menyempurnakannya dengan menerapkan standar pelayanan yang terbaik (diambil dari Eboni : Buletin Triwulanan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI)