Subyek |
---|
Tidak ada data terkait pencarian |
Manajemen keuangan sektor publik : problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah (APBN/APBD)
Manajemen keuangan sektor publik : problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah edisi 2
Pedoman dan bendaharawan dan pengelola dana APBN
Menggugat logika APBN : politik anggaran fraksi Gerindra di badan anggaran DPR RI
Pedoman bendaharawan dan pengelolaan dana APBN
Mengarungi badai pandemi : kisah di balik layar para pengelola surat utang negara
Sistem pemeriksaan BEPEKA atas pelaksanaan APBN dan perhitungan anggaran
Nota keuangan dan UU RI tenang perubahan atas uu no.3 th. 1998 tentang APBN tahun anggaran 1998/1999 sebagaimana telah di ubah dengan UU no.7 th. 1998
Undang-undang RI No.28 tahun 2003 tentang APBN tahun anggaran 2004 beserta rencana pembangunan tahunan (REPETA) tahun 2004
Sistem administrasi anggaran negara : sistem administrasi APBN mulai T.A 2013
Menghitung kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi
Pengelolaan dana desa
Sistem pemeriksaan BEPEKA atas peleksanaan APBN...
Keppres no.6 th. 1999 ttg. perubahan keppres no.16 th.1994 ttg APBN 1999
Keppres No. 17 tentang pelaksanaan APBN dan keppres No. 18 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah
Pembuat komitmen, wewenang, dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan APBN/ APBD
Himpunan peraturan tentang APBN, APBD, dan standar biaya umum & khusus tahun 2010
Efisiensi penggunaan APBN di daerah : tinjauan terhadap pelaksanaan BOS
Tata cara perencanaan, pelaksanaan/ penatausahaan, pemantauan pinjaman/ hibah luar negeri dalam rangka pelaksanaan APBN. Beserta tata cara penyediaan dan penyaluran bantuan daerah Tk. I dan Tk. II
Tata cara perencanaan, pelaksanaan/ penatausahaan, pemantauan pinjaman/ hibah luar negeri dalam rangka pelaksanaan APBN. Beserta tata cara penyediaan dan penyaluran bantuan daerah Tk. I dan Tk. II