• Manajemen keuangan sektor publik : problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah (APBN/APBD)

• PengarangHalim, Abdul
• TerbitanJakarta : Salemba Empat, 2020
• ISBN978-979-061-934-0
• Nomor Panggil658.15 HAL m
• BahasaIndonesia
• SubyekFINANCIAL MANAGEMENT; BUSINESS & ECONOMICS; PUBLIC FINANCE

---

#	Nomor Induk	Lokasi	Status
1	JKPKBPKPP-KBE-3305	ePerpus	Tersedia
2	JKPKBPKPP-KBE-2805	ePerpus	Tersedia

Tidak ada resensi

Buku Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problema
Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah) merupakan buku
berisi kumpulan tulisan-tulisan yang membahas berbagai macam topik dan bidang kajian dalam Manajemen Keuangan Sektor Publik (MKSP). Buku ini mencoba memberikan beberapa gambaran dan bahasan Problematika yang dihadapi oleh organisasi pemerintah, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai sebuah organisasi publik. Problematika dimaksud adalah yang terkait penerimaan dan pengeluaran dana atau uang publik dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD).Buku ini terdiri atas tiga bagian. Bagian Pertama membahas seputar Problematika Penerimaan dan Pengeluaran pada APBN yang diawali Bab 1 yang berisi pengantar untuk mengenal dan memahami persoalan mendasar tentang MKSP. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran awal bagi pembaca tentang berbagai bidang kajian problematika dalam MKSP dan menggambarkan sistematika serta kerangka berfikir ynag menjadi dasar penyusunan buku ini. Bahasan selanjutnya terkait antara lain masalah Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Dana dari Utang. Selain itu, membahas masalah Penyerapan Anggaran, termasuk masalah adanya idle cash?, dan masalah Dana Perimbangan yakni Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Pada Bagian Kedua, bahasan yang dikemukakan mencakkup Problematika Penerimaan dan Pengeluaran pada APBD yang berisikan bahasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, Potensi Hibah, Pinjaman Daerah, Penyertaan Modal Daerah, kemudian juga mencakup masalah Belanja Modal Daerah, dan Belanja Hibah tentang BOS. Bagian Ketiga berisikan bahasan masalah-masalah khusus dalam Penerimaan dan Pengeluaran APBN/D yakni masalah Subsidi dan Dana Bencana. Bahasan tentang subsidi terkait subsidi listrik, dan subsidi pangan. Selain itu, terdapat bahasan tentang pengalihan PBB-P2 dan BPHTB dari Pusat ke Daerah. n-bahasan tersebut diharapan pemerhati dan pembaca tentang pengelolaan keuangan publik/pemerintah dapat sebuah gambaran tentang problematika yang dihadapi dalam manajemen keuangan publik/pemerintah. Dengan gambaran problematika tersebut pula maka pemahaman terhadap manajemen keuangan publik akan lebih memadai di tengah-tengah banyak problematika manajemen APBN/D di Negara Kesatuan Rupublik Indonesia tercinta ini. Dengan gambaran problematika-problematika tersebut, maka harapan ke depan adalah bahwa pengelolaan keuangan negara/pemerintah diyakini akan lebih baik dan lebih akuntabel serta dipahami oleh masyarakat.