Penulis Lainnya

Roziqin


Pengelolaan sektor minyak bumi di Indonesia pasca reformasi : analisis konsep negara kesejahteraan


18 Maret 2022 / urnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara (JTAKEN); Jakarta Vo.1, No.2 (Desember 2015) : 128-140.

Minyak bumi merupakan komoditas penting di Indonesia sehingga seharusnya dapat berkontribusi banyak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita mewujudkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan cita-cita para pendiri Indonesia yang telah mendeklarasikan Indonesia sebagai negara kesejahteraan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang dipermasalahkan dari minyak bumi, kebijakan pengelolaan minyak bumi di Indonesia dan implementasi konsep negara kesejahteraan dalam sektor minyak bumi di Indonesia pasca reformasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan narasumber dari pengamat migas dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca reformasi Indonesia sudah berusaha mengimplementasikan konsep negara kesejahteraan dalam sektor minyak bumi dengan adaya peran aktif negara dan upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Namun demikian, implementasi tersebut masih perlu pembenahan terus menerus. Terlebih, Indonesia belum menerapkan demokrasi ekonomi sebagaimana semangat awal pembentukan negara kesejahteraan dalam Pasal 33 UUD 1945. Hal ini terutama karena masuknya paham ekonomi pasar yang berhasil menggeser demokrasi ekonomi. Dengan demikian, pasca reformasi Indonesia belum sepenuhnya mengimplementasikan konsep negara kesejahteraan dalam sektor minyak bumi.
2015_ART_PP_JURN12.pdf


Tindak lanjut rekomendasi BPK


02 Maret 2022 / Warta Pemeriksa, Edisi 09-V0l.1 September 2018. Hal. 43-45

Rekomendasi merupakan mahkota pemeriksaan yang menjadi parameter keberhasilan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peraturan perundang-undangan mewajibkan pejabat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, dengan ancaman sanksi pidana maupun administratif bagi yang tidak melaksanakannya. Kehadiran Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017memberi harapan baru untuk terwujudnya kepastian dalam penetapan status tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
2018_ART_PP_WART09.pdf


Problem realokasi anggaran pandemi


15 Februari 2022 / Warta Pemeriksa Edisi 10 - Vol. III Oktober 2020. Hal. 44-45

Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu tersebut sempat diprotes banyak pihak, termasuk dengan dimintakan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun demikian, belum selesai persidangan MK membahas Perppus, Peemrintah dan DPR sudah mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 sehingga uji materi di MK dinyatakan tidak terima.
2020_ART_PP_WART10_01.pdf