Penulis Lainnya

Gunarwanto


Koperasi Ojol Indonesia: Solusi Adil Pengemudi Ojek Online


26 Juni 2025 / detikNews, Rabu, 21 Mei 2025

Ojek online telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ekosistem ekonomi Indonesia. Sejak kemunculannya, layanan transportasi berbasis aplikasi ini telah memberikan dampak signifikan bagi mobilitas masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tidak sedikit UMKM yang berkembang karena keberadaan ojek online, yang memudahkan pengiriman barang, menjangkau pelanggan lebih luas, dan mengoptimalkan layanan tanpa harus memiliki armada sendiri.
2025_ART_PP_Gunarwanto_40.pdf


Pro dan Kontra Perpanjangan Usia Pensiun PNS: Menimbang Kebuthan dan keberlanjutan


24 Juni 2025 / Birokrat menulis

Baru-baru ini, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) mengusulkan perpanjangan batas usia pensiun (BUP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). KORPRI mengusulkan BUP untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama menjadi 65 tahun, JPT Madya 63 tahun, dan JPT Pratama 62 tahun. Selain itu, untuk jabatan fungsional utama menjadi 70 tahun. Wacana ini memicu pro dan kontra yang kuat dari berbagai lapisan masyarakat. Di satu sisi, ada argumen yang mendukung perpanjangan dengan alasan optimalisasi pengalaman, efisiensi anggaran, dan tuntutan demografi yang tak terhindarkan. Di sisi lain, kekhawatiran tentang stagnasi karier generasi muda, potensi beban fiskal yang makin berat, dan kemungkinan penurunan produktivitas juga menjadi sorotan tajam. Artikel ini akan mengupas berbagai aspek terkait perpanjangan usia pensiun PNS, menilik praktik di negara lain sebagai cermin, serta menawarkan solusi komprehensif yang bisa menjadi jalan tengah bagi Indonesia.
2025_ART_PP_Gunarwanto_39.pdf


Kebijakan WFA bagi ASN


16 April 2025 / Birokrasi Menulis 6 April 2025

Kebijakan WFA bagi ASN yang diterapkan pada tanggal 24-27 Maret dan 8 April 2025 melalui SE MenPAN-RB adalah contoh kebijakan publik yang tepat dan efektif. Kebijakan ini berhasil mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran, meningkatkan kepuasan ASN dan masyarakat, serta membawa dampak positif bagi perekonomian nasional.Dengan fleksibilitas bekerja dari mana saja, ASN dapat menghindari kemacetan dan mengatur waktu kerja mereka dengan lebih baik. Selain itu, kebijakan ini juga membantu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di pasar, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi.Kebijakan WFA bagi ASN adalah bukti bahwa pemerintah dapat memberikan solusi yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.Dengan responsivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik. Semoga kebijakan ini dapat terus diterapkan dan menjadi contoh bagi kebijakan publik lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2025_ART_PP_Gunarwanto_38.pdf


Membudayakan Antikorupsi di Perguruan Tinggi


27 Juli 2023 / Birokrat Menulis November 2021

Ternyata 86% koruptor adalah lulusan perguruan tinggi. Fakta ini dilontarkan oleh Menko Polhukam Prof. Mahfud MD. “Pelaku korupsi di Indonesia per hari ini jumlahnya 1.298 orang, 86% lulusan perguruan tinggi,” kata Mahfud saat silaturahim dengan senat akademik dan dewan profesor Universitas Diponegoro Semarang (Republika, 21/10/2021). Tentu saja, pernyataan yang cenderung menyudutkan institusi pendidikan ini, banyak dibantah oleh para pengelola perguruan tinggi, alumni, dan banyak pihak lain. Menurut mereka, bukan perguruan tinggi yang patut disalahkan, namun lingkungan yang salah telah mempengaruhi mereka untuk korupsi. Banyak koruptor melakukan korupsi setelah lama lulus dari bangku kuliah.
2021_ART_PP_Gunarwanto_02.pdf


Membangun Budaya Integritas


15 Juni 2023 / Birokrat Menulis Juni 2023

Bagi aparatur sipil negara (ASN), soal integritas menjadi perhatian utama. Tanpa integritas, dengan tugas ASN sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana kebijakan publik, tugas tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Diakui, tidak mudah menjaga integritas. Banyak godaan terhadap pegawai pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, terutama godaan yang berkaitan dengan keuangan. Terbukti, banyak pegawai yang tersandung perkara korupsi, baik berupa suap, mark up pengadaan, belanja fiktif, pengaturan pemenang lelang, manipulasi perjalanan dinas, dan sebagainya. Sesungguhnya, untuk menanggulangi kasus-kasus korupsi di kalangan aparatur negara, dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Yaitu pembangunan budaya integritas, pembangunan sistem integritas, dan penegakan hukum bagi pelanggar integritas
2023_ART_PP_Gunarwanto_01.pdf


Paradigma baru Diklat BPK


14 Februari 2022 / Warta Pemeriksa Edisi 12 - Vol. III Desember 2020. Hal. 65-68

Sesungguhnya, cara pembelajaran jarak jauh mulai berkembang di beberapa lembaga diklat mengikuti perkembangan teknologi. Pertimbangannya, pembelajaran jarak jauh lebih hemat biaya. lebih fleksibel karena tidak terkendala dengan tempat dan jumlah peserta, serta memudahkan perserta diklat yang sering pada waktu yang sama memiliki kesibukan sehingga tidak memungkinkan meninggalkan tempat kerjanya.
2020_ART_PP_WART12_01.pdf


BPK corporate university model pembelajaran strategis


10 Februari 2022 / Warta Pemeriksa Edisi 4-Vol.IV April 2021. Hal. 52-55.

Menjadi Corporate University (corpu) jangan karena "gaya-gayaan". Labelnya corpu, namun substansinya sama dengan diklat pada umumnya. Pesan ini seperti sering disampaikan oleh praktisi corpu pada saat seminar, ceramah, dan berbagai forum lainnya. JIka hanya mengikuit tren, namum visi, materi, dan pendekatan diklat tidak selaras dengan prinsip bekerjanya corpu, maka diklat tidak akan maksimal hasilnya. Bagaimana dengan BPK? Tentu, pembentukan BPK Corporate University (BPK Corpu) bukan karena mengikui tren, namun pilihan dengan penuh kesadaran bahwa corpu merupakan cara terbaik untuk mengembangkan SDM dan pada saat yang sama mampu mengembangkan organisasi. Sebagai konsekuensinya, semua hal yang terkait dengan diklat akan disesuaikan dengan konsep atau prinsip yang dilaksanakan dalam corporate university.
2021_ART_PP_WART04_01.pdf


Membudayakan antikorupsi di perguruan tinggi


03 November 2021 /

Korupsi di Indonesia memang sudah sangat parah. Korupsi terjadi hampir di semua kegiatan. Dan, ternyata, ada yang merambat di perguruan tinggi. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terhadap berbagai perguruan tinggi pernah mengungkapkan antara lain pengadaan barang/jasa fiktif, kekurangan volume pekerjaan, mark up, penggunaan barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan perjalanan dinas ganda, serta kelemahan sistem pengendalian internal di perguruan tinggi. Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa perguruan tinggi tidak bebas dari korupsi. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus bekerja keras untuk menanggulanginya. Tentu sangat menyedihkan jika di perguruan tinggi, sebagai “kawah candradimuka” pembentukan agen-agen pembangunan, justru terjadi tindakan yang sangat jauh dari nilai-nilai yang diajarkannya. Terkait dengan praktik korupsi yang masih terjadi di perguruan tinggi, harus ada upaya untuk menanggulangi yaitu dengan menanamkan budaya antikorupsi, mengembangkan penelitian, pengembangan ilmu, dan penulisan buku mengenai bahaya korupsi, menangkal korupsi, dan memfungsikan personel dalam perguruan tinggi, sebagaimana mestinya.
2021_ART_PP_BIRO11_01.pdf


Menangkal praktik nakal akuntan publik di BUMN


02 Juni 2021 /

Di era persaingan bisnis yang ketat saat ini, hanya perusahaan yang dikelola profesional dan penuh etika yang akan berkembang, termasuk BUMN sebagai perusahaan milik pemerintah. Praktik akuntan publik sebagai profesi independen yang menengahi kepentingan manajemen dan kepentingan publik harus bekerja secara profesional, independen, dan berintegritas. Praktik rekayasa akuntansi oleh akuntan publik nakal untuk menyulap laporan keuangan jeblog menjadi seolah-olah menguntungkan harus dihentikan. Sebab, pada akhirnya yang merugi adalah negara dan masyarakat jika terjadi di BUMN. Jika terjadi di perusahaan swasta, pastilah pemegang saham, investor, dan masyarakat kembalilah yang merugi.
2021_ART_PP_BIRO06_01.pdf


Konflik di media sosial mengancam ketahanan nasional


15 April 2021 /

Ujian kebencian dan berita bohong di media sosial saat ini menjadi masalah nasional yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dampak dari banyaknya berita bohong dan mengadu domba membuat kemarahan masyarakat mudah tersulut, muncul kebencian antar kelompok yang berbeda pandangan, keyakinan, dukungan politik, suku, agama, dan lain-lain. Kondisi ini diperparah dengan adanya fragmentasi di masyarakat atas isu yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ada yang pro dan ada yang kontra. Masalahnya, sering dijumpai narasi komunikasi di media sosial oleh pihak yang pro sedemikian kasar dan sering menyakitkan pihak lain yang kemudian ditimpali pula dengan pihak yang kontra dengan kata-kata yang tak kalah kasarnya, sehingga berkembanglah budaya sarkasme. Melihat kondisi yang memprihatinkan tersebut, harus dicari jalan perbaikannya. Media sosial mestinya bermanfaat untuk menguatkan ketahanan nasional dengan makin mempererat kekerabatan, persatuan dan kesatuan bangsa.
2021_ART_PP_BIRO04_01.pdf


Korupsi Gerogoti Capaian SDGs


27 Desember 2019 /

Tujuan SDGs adalah mengarahkan kebijakan dan pendanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan hingga tahun 2030.
Pak Gunarwaanto.pdf


Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi


17 Juli 2019 /

Mau jadi apa negeri ini jika korupsi terjadi di perguruan tinggi? Pertanyaan ini muncul ketika Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif di Pusat Edukasi Antikorupsi, Kuningan, Jakarta (15/5/2019), menyatakan bahwa KPK banyak menerima laporan tentang dugaan korupsi di perguruan tinggi (kampus).
2019_ART_PP_SERU07_01.pdf


Opini WTP versus Korupsi


10 Juli 2019 / DETIK.COM

Banyak pemerintah daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tapi mengapa korupsi jalan terus? Pertanyaan sekaligus keluhan ini pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada satu kesempatan bertemu dengan para kepala daerah. Sri Mulyani mengatakan, mestinya jika sudah WTP, makin sulit terjadi penyimpangan karena sudah terbangun sistem pengendalian internal yang baik. Faktanya, saat ini banyak kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
2019_ART_PP_DETI07_01.pdf


Salah Memilih Pengurus BUMN


04 April 2019 / DETIK.COM

Profesionalisme Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat sorotan akhir-akhir ini. Terlebih sejak rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyasar sejumlah direksi BUMN. Terakhir, OTT kepada direksi PT Pupuk Indonesia (28/3) dan direksi PT Krakatau Steel (23/3). OTT Direksi PT Pupuk Indonesia terkait korupsi pengangkutan pupuk, sedang direksi PT Krakatau Steel terkait korupsi pengadaan barang. Masih banyak jika disebutkan satu per satu pejabat BUMN yang terseret kasus korupsi.
2019_ART_PP_DETI04_01.pdf


Long Form Audit Report dalam Pemeriksaan Keuangan


01 Maret 2019 / Majalah Warta Pemeriksa, Ed. 3, Vol. II, Hlm. 43-47, Maret 2019

Keberhasilan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak hanya dilihat berdasarkan keberhasilan dari sisi ketertiban administrasi keuangan, namun juga keberhasilan dari sisi penggunaannya untuk kesejahteraan rakyat.
2019_ART_PP_WART03_01.pdf


Eradicating Corruption: Measuring and Monitoring SDG Progress


01 Maret 2019 /

In September 2015, nearly all United Nations (UN) member countries committed to the 17 Sustainable Development Goals (SDGs)—global goals created to steer policy making and development funding until 2030.
2019_ART_PP_INTO03_01.pdf


Sepak Bola Gajah Era Modern


19 Februari 2019 / SERUJI.CO

Pada tahun 70-an hingga 90-an terkenal istilah “sepak bola gajah” di pertandingan bola di tanah air. Istilah ini diambil dari pertunjukan sirkus yang menampilkan beberapa gajah sedang main bola. Tentu agar ramai, sudah diatur oleh pawang gajah supaya masing-masing gajah bisa silih berganti memasukkan bola ke gawang lawan. Siapa yang menang sudah diatur oleh sang pawang.
2019_ART_PP_SERU02_01.pdf


Otonomi Daerah: Ladang Luas Korupsi di Daerah


28 Januari 2019 / gunarbassal.blogspot.com

Dalam laporan yang diserahkan kepada DPR awal Oktober lalu dan DPD (22/11), BPK memaparkan berbagai penyimpangan uang negara. Tidak saja di pemerintah pusat, penyimpangan juga merambah secara merata di pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan BPK semakin membuktikan pendapat masyarakat bahwa seiring dengan otonomi daerah, disertai pula dengan era korupsi di daerah. Kerugian negara tidak hanya bersumber dari APBN yang digerogoti, termasuk juga APBD.
2019_ART_PP_EQUA12_01.pdf


Melawan Korupsi di Pemerintah Daerah


03 Januari 2019 / DETIK.COM

KPK meraih rekor terbanyak operasi tangkap tangan (OTT) selama 2018. Paling banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebanyak 30 OTT dilaksanakan dengan 28 kepala daerah yang terlibat. Di satu sisi prestasi tersebut patut disyukuri karena membuktikan KPK bisa berperan dengan baik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, di sisi lain, hal itu sangat memprihatinkan karena menegaskan penyakit korupsi belum bisa diberantas. Bahkan semakin mewabah di Indonesia.
2019_ART_PP_DETI01_01.pdf


Inpres Pemberantasan Korupsi Tak Berfungsi?


02 Februari 2018 / SERUJI.CO.ID

Tantangan melawan korupsi makin berat. Penyakit kronis bangsa ini makin berbahaya karena menjalar ke mana-mana dan kepada siapa saja. Saat ini, tidak ada hari tanpa korupsi. Hampir semua kalangan sudah terjerat korupsi, baik di kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, swasta dan BUMN.
2018_ART_PP_SERU02_01.pdf