Penulis Lainnya

Gunarwanto


Membudayakan Antikorupsi di Perguruan Tinggi


27 Juli 2023 / Birokrat Menulis November 2021

Ternyata 86% koruptor adalah lulusan perguruan tinggi. Fakta ini dilontarkan oleh Menko Polhukam Prof. Mahfud MD. “Pelaku korupsi di Indonesia per hari ini jumlahnya 1.298 orang, 86% lulusan perguruan tinggi,” kata Mahfud saat silaturahim dengan senat akademik dan dewan profesor Universitas Diponegoro Semarang (Republika, 21/10/2021). Tentu saja, pernyataan yang cenderung menyudutkan institusi pendidikan ini, banyak dibantah oleh para pengelola perguruan tinggi, alumni, dan banyak pihak lain. Menurut mereka, bukan perguruan tinggi yang patut disalahkan, namun lingkungan yang salah telah mempengaruhi mereka untuk korupsi. Banyak koruptor melakukan korupsi setelah lama lulus dari bangku kuliah.
2021_ART_PP_Gunarwanto_02.pdf


Membangun Budaya Integritas


15 Juni 2023 / Birokrat Menulis Juni 2023

Bagi aparatur sipil negara (ASN), soal integritas menjadi perhatian utama. Tanpa integritas, dengan tugas ASN sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana kebijakan publik, tugas tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Diakui, tidak mudah menjaga integritas. Banyak godaan terhadap pegawai pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, terutama godaan yang berkaitan dengan keuangan. Terbukti, banyak pegawai yang tersandung perkara korupsi, baik berupa suap, mark up pengadaan, belanja fiktif, pengaturan pemenang lelang, manipulasi perjalanan dinas, dan sebagainya. Sesungguhnya, untuk menanggulangi kasus-kasus korupsi di kalangan aparatur negara, dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Yaitu pembangunan budaya integritas, pembangunan sistem integritas, dan penegakan hukum bagi pelanggar integritas
2023_ART_PP_Gunarwanto_01.pdf


Paradigma baru Diklat BPK


14 Februari 2022 / Warta Pemeriksa Edisi 12 - Vol. III Desember 2020. Hal. 65-68

Sesungguhnya, cara pembelajaran jarak jauh mulai berkembang di beberapa lembaga diklat mengikuti perkembangan teknologi. Pertimbangannya, pembelajaran jarak jauh lebih hemat biaya. lebih fleksibel karena tidak terkendala dengan tempat dan jumlah peserta, serta memudahkan perserta diklat yang sering pada waktu yang sama memiliki kesibukan sehingga tidak memungkinkan meninggalkan tempat kerjanya.
2020_ART_PP_WART12_01.pdf


BPK corporate university model pembelajaran strategis


10 Februari 2022 / Warta Pemeriksa Edisi 4-Vol.IV April 2021. Hal. 52-55.

Menjadi Corporate University (corpu) jangan karena "gaya-gayaan". Labelnya corpu, namun substansinya sama dengan diklat pada umumnya. Pesan ini seperti sering disampaikan oleh praktisi corpu pada saat seminar, ceramah, dan berbagai forum lainnya. JIka hanya mengikuit tren, namum visi, materi, dan pendekatan diklat tidak selaras dengan prinsip bekerjanya corpu, maka diklat tidak akan maksimal hasilnya. Bagaimana dengan BPK? Tentu, pembentukan BPK Corporate University (BPK Corpu) bukan karena mengikui tren, namun pilihan dengan penuh kesadaran bahwa corpu merupakan cara terbaik untuk mengembangkan SDM dan pada saat yang sama mampu mengembangkan organisasi. Sebagai konsekuensinya, semua hal yang terkait dengan diklat akan disesuaikan dengan konsep atau prinsip yang dilaksanakan dalam corporate university.
2021_ART_PP_WART04_01.pdf


Membudayakan antikorupsi di perguruan tinggi


03 November 2021 /

Korupsi di Indonesia memang sudah sangat parah. Korupsi terjadi hampir di semua kegiatan. Dan, ternyata, ada yang merambat di perguruan tinggi. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terhadap berbagai perguruan tinggi pernah mengungkapkan antara lain pengadaan barang/jasa fiktif, kekurangan volume pekerjaan, mark up, penggunaan barang untuk kepentingan pribadi, pembayaran honorarium dan perjalanan dinas ganda, serta kelemahan sistem pengendalian internal di perguruan tinggi. Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa perguruan tinggi tidak bebas dari korupsi. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus bekerja keras untuk menanggulanginya. Tentu sangat menyedihkan jika di perguruan tinggi, sebagai “kawah candradimuka” pembentukan agen-agen pembangunan, justru terjadi tindakan yang sangat jauh dari nilai-nilai yang diajarkannya. Terkait dengan praktik korupsi yang masih terjadi di perguruan tinggi, harus ada upaya untuk menanggulangi yaitu dengan menanamkan budaya antikorupsi, mengembangkan penelitian, pengembangan ilmu, dan penulisan buku mengenai bahaya korupsi, menangkal korupsi, dan memfungsikan personel dalam perguruan tinggi, sebagaimana mestinya.
2021_ART_PP_BIRO11_01.pdf


Menangkal praktik nakal akuntan publik di BUMN


02 Juni 2021 /

Di era persaingan bisnis yang ketat saat ini, hanya perusahaan yang dikelola profesional dan penuh etika yang akan berkembang, termasuk BUMN sebagai perusahaan milik pemerintah. Praktik akuntan publik sebagai profesi independen yang menengahi kepentingan manajemen dan kepentingan publik harus bekerja secara profesional, independen, dan berintegritas. Praktik rekayasa akuntansi oleh akuntan publik nakal untuk menyulap laporan keuangan jeblog menjadi seolah-olah menguntungkan harus dihentikan. Sebab, pada akhirnya yang merugi adalah negara dan masyarakat jika terjadi di BUMN. Jika terjadi di perusahaan swasta, pastilah pemegang saham, investor, dan masyarakat kembalilah yang merugi.
2021_ART_PP_BIRO06_01.pdf


Konflik di media sosial mengancam ketahanan nasional


15 April 2021 /

Ujian kebencian dan berita bohong di media sosial saat ini menjadi masalah nasional yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dampak dari banyaknya berita bohong dan mengadu domba membuat kemarahan masyarakat mudah tersulut, muncul kebencian antar kelompok yang berbeda pandangan, keyakinan, dukungan politik, suku, agama, dan lain-lain. Kondisi ini diperparah dengan adanya fragmentasi di masyarakat atas isu yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ada yang pro dan ada yang kontra. Masalahnya, sering dijumpai narasi komunikasi di media sosial oleh pihak yang pro sedemikian kasar dan sering menyakitkan pihak lain yang kemudian ditimpali pula dengan pihak yang kontra dengan kata-kata yang tak kalah kasarnya, sehingga berkembanglah budaya sarkasme. Melihat kondisi yang memprihatinkan tersebut, harus dicari jalan perbaikannya. Media sosial mestinya bermanfaat untuk menguatkan ketahanan nasional dengan makin mempererat kekerabatan, persatuan dan kesatuan bangsa.
2021_ART_PP_BIRO04_01.pdf


Korupsi Gerogoti Capaian SDGs


27 Desember 2019 /

Tujuan SDGs adalah mengarahkan kebijakan dan pendanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan hingga tahun 2030.
Pak Gunarwaanto.pdf


Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi


17 Juli 2019 /

Mau jadi apa negeri ini jika korupsi terjadi di perguruan tinggi? Pertanyaan ini muncul ketika Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif di Pusat Edukasi Antikorupsi, Kuningan, Jakarta (15/5/2019), menyatakan bahwa KPK banyak menerima laporan tentang dugaan korupsi di perguruan tinggi (kampus).
2019_ART_PP_SERU07_01.pdf


Opini WTP versus Korupsi


10 Juli 2019 / DETIK.COM

Banyak pemerintah daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tapi mengapa korupsi jalan terus? Pertanyaan sekaligus keluhan ini pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada satu kesempatan bertemu dengan para kepala daerah. Sri Mulyani mengatakan, mestinya jika sudah WTP, makin sulit terjadi penyimpangan karena sudah terbangun sistem pengendalian internal yang baik. Faktanya, saat ini banyak kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
2019_ART_PP_DETI07_01.pdf


Salah Memilih Pengurus BUMN


04 April 2019 / DETIK.COM

Profesionalisme Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat sorotan akhir-akhir ini. Terlebih sejak rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyasar sejumlah direksi BUMN. Terakhir, OTT kepada direksi PT Pupuk Indonesia (28/3) dan direksi PT Krakatau Steel (23/3). OTT Direksi PT Pupuk Indonesia terkait korupsi pengangkutan pupuk, sedang direksi PT Krakatau Steel terkait korupsi pengadaan barang. Masih banyak jika disebutkan satu per satu pejabat BUMN yang terseret kasus korupsi.
2019_ART_PP_DETI04_01.pdf


Long Form Audit Report dalam Pemeriksaan Keuangan


01 Maret 2019 / Majalah Warta Pemeriksa, Ed. 3, Vol. II, Hlm. 43-47, Maret 2019

Keberhasilan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tidak hanya dilihat berdasarkan keberhasilan dari sisi ketertiban administrasi keuangan, namun juga keberhasilan dari sisi penggunaannya untuk kesejahteraan rakyat.
2019_ART_PP_WART03_01.pdf


Eradicating Corruption: Measuring and Monitoring SDG Progress


01 Maret 2019 /

In September 2015, nearly all United Nations (UN) member countries committed to the 17 Sustainable Development Goals (SDGs)—global goals created to steer policy making and development funding until 2030.
2019_ART_PP_INTO03_01.pdf


Sepak Bola Gajah Era Modern


19 Februari 2019 / SERUJI.CO

Pada tahun 70-an hingga 90-an terkenal istilah “sepak bola gajah” di pertandingan bola di tanah air. Istilah ini diambil dari pertunjukan sirkus yang menampilkan beberapa gajah sedang main bola. Tentu agar ramai, sudah diatur oleh pawang gajah supaya masing-masing gajah bisa silih berganti memasukkan bola ke gawang lawan. Siapa yang menang sudah diatur oleh sang pawang.
2019_ART_PP_SERU02_01.pdf


Otonomi Daerah: Ladang Luas Korupsi di Daerah


28 Januari 2019 / gunarbassal.blogspot.com

Dalam laporan yang diserahkan kepada DPR awal Oktober lalu dan DPD (22/11), BPK memaparkan berbagai penyimpangan uang negara. Tidak saja di pemerintah pusat, penyimpangan juga merambah secara merata di pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan BPK semakin membuktikan pendapat masyarakat bahwa seiring dengan otonomi daerah, disertai pula dengan era korupsi di daerah. Kerugian negara tidak hanya bersumber dari APBN yang digerogoti, termasuk juga APBD.
2019_ART_PP_EQUA12_01.pdf


Melawan Korupsi di Pemerintah Daerah


03 Januari 2019 / DETIK.COM

KPK meraih rekor terbanyak operasi tangkap tangan (OTT) selama 2018. Paling banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sebanyak 30 OTT dilaksanakan dengan 28 kepala daerah yang terlibat. Di satu sisi prestasi tersebut patut disyukuri karena membuktikan KPK bisa berperan dengan baik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, di sisi lain, hal itu sangat memprihatinkan karena menegaskan penyakit korupsi belum bisa diberantas. Bahkan semakin mewabah di Indonesia.
2019_ART_PP_DETI01_01.pdf


Inpres Pemberantasan Korupsi Tak Berfungsi?


02 Februari 2018 / SERUJI.CO.ID

Tantangan melawan korupsi makin berat. Penyakit kronis bangsa ini makin berbahaya karena menjalar ke mana-mana dan kepada siapa saja. Saat ini, tidak ada hari tanpa korupsi. Hampir semua kalangan sudah terjerat korupsi, baik di kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, swasta dan BUMN.
2018_ART_PP_SERU02_01.pdf


Obral BUMN, Akhir Demokrasi Ekonomi Kita


06 Oktober 2017 / SERUJI.CO.ID

Gugatan terhadap BUMN kian menguat belakangan ini. Bahkan KADIN (Kamar Dagang dan Industri -red) sudah minta kepada Presiden Jokowi untuk mengurangi jumlah BUMN karena bisnisnya yang mendominasi menggarap proyek-proyek pemerintah. Sedang swasta tidak banyak mendapat jatah proyek pemerintah, argumen KADIN.
2017_ART_PP_SERU10_01.pdf


Sinergi memberantas korupsi


01 Agustus 2014 / Majalah Warta BPK, Ed. 8, Vol. IV, Hlm. 34-35, Agustus 2014

Dalam suatu kesempatan, seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pernah mengatakan sulit mengharapkan peran BPK memberantas korupsi. Oleh karena itu, penguatan peran dan kinerja inspektorat sangat penting. Alasannya antara lain, BPK hanya mencari potensi kerugian negara saja, tidak mendalami latar belakang terjadinya fraud. Selain itu penyelesaian ganti rugi dengan cara bayar tunai temuan kerugian negara menutup temuan yang sesungguhnya masuk kategori tindak pidana korupsi.
2014_ART_PP_Sinergi_memberantas_korupsi08_40.pdf


Penyampaian hasil pemeriksaan BEPEKA kepada publik


31 Mei 2013 / Majalah Pemeriksa, No. 67, Hlm. 8-10, Oktober-Nopember 1998.

Di waktu mendatang BEPEKA akan mengumumkan hasil pemeriksaannya kepada masyarakat, kata Sekjen BEPEKA, DRS. Bambang Triadji. Beragam tanggapan mumcul dari karyawan atas pernyataan itu. Sebagian menilai bahwa tekad tersebut sangat tepat dan sesuai dengan nuansa reformasi yang saat ini tengah gencar menggelinding di tengah masyarakat. Sebagian yang lain, meski mendukung, agak meragukan apakah hal itu bisa dilakukan, karena BEPEKA akan kepentok ketentuan Pasal 23 UUD 1945.
1998_ART_PP_PEME10_16a.pdf