Penulis Lainnya

A.P. Edi Atmaja


Dualisme peran BPK dalam proses peradilan


11 September 2023 / Analisa September 2018, Hal. 20

Advokat Yusril Ihza Mahendra merasa keberatan dengan kehadiran pemberi keterangan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam persidangan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafrudin Arsyad Temenggung. Dalam persidangan terkait kasus korupsi surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI), jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antara lain menghadirkan pemeriksa BPK, I Nyoman Wara. Menurut Yusril Ihza Mahendra, I Nyoman Wara seharusnya dihadirkan sebagai saksi, bukan pemberi keterangan ahli, sebab ia merupakan salah satu pemeriksa BPK yang melakukan pemeriksaan
2018_ART_PP_Edi_Atmaja_02.pdf


Demokrasi dan Anomalinya


07 September 2023 / Kompas Desember 2010

Polemik terkait Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebenernya telah mencapai titik terang. Pemerintah pusat hendak mematahkan sakralitas yang bertahun-tahun terselenggara dengan apik di DIY. Sakralitas yang meosisikan Sri Sultan Hamengkubuwna dan Paduka Pakualam sebagai satu paket gubernur-wakil gubernur permanen untuk DIY. Bersatunya wilkayah yang dinamakan Nga-yogyakarta Hadiningrat ke dalam pangkuan Republik Indonesia itu tidak bisa lepas dari sikap arif-bijak Sri sultan Hamengkubuwana IX.
2010_ART_PP_Edi_Atmaja_02.pdf


Buku Digital dan Intelektualitas Virtual


06 September 2023 / Riau Pos Februari 2012, Hal. 4

Mahasiswa di tengah pusaran dunia yang sarat keterbukaan mengalamiloncatan intelektualitas yang tidak pernah dibayangkan generasi sebelumnya. Semua bahan yang menyokong iklim perkuliahan, baik jurnal, artikel limiah, esai, resensi buku, majalah, surat kabar, maupun buku digital bisa diunduh dan dimanfaatkan secara bebas. Buku digital (e-book) adalah piranti mutakhir yang semestinya bisa digunakan secara maksimal. Keberadaanya sesungguhnya menjadi jawaban buat mahasiswa dalam hal biaya, tempat, dan ketersediaan buku-buku cetak konvensional.
2012_ART_PP_Edi_Atmaja_08.pdf


BPK dan Marinir


29 Agustus 2023 / Analisa September 2014, Hal.25

Apa yang bisa kita dapatkan dari persenyawaan ide antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dan Korps Marinir? BPK, kita tahu adalah dari delapan lembaga tinggi Negara yang posisinya sederajat dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Sementara Korps Marinir adalah salah satu komando utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.
2014_ART_PP_Edi_Atmaja_06.pdf


Berharap kepada para profesional


24 Agustus 2023 / Kompas Oktober 2009

Negarawan karismatis India, Mahatma Gandhi (1869-1948), pernah berkata, petinggi negara semestinya dijabat oleh para filsuf. Filsuf di sini dimaksudkan sebagai pemikir yang benar-benar menguasai bidang keilmuan tertentu yang telah lama berkecimpung dalam ranah akademis. Dengan kata lain, filsuf adalah pemegang teguh idealisme, tanpa mengooptasikan dirinya pada kepentingan (politis) mana pun. Atau melalui istilah yang lebih spesifik, filsuf adalh seorang professional.
2019_ART_PP_Edi_Atmaja_02.pdf


Benarkah hukum hanya soal teks?


23 Agustus 2023 / Analisa Opini Oktober 2018 Hal. 20

Tidak banyak penulis yang selalu saya nanti kemunculannya di rubrik “Kolom” Detikcom. Salah satu penulis yang tulisannya hamper selalu say abaca saat mengakses Detikcom adalah Iqbal Aji Daryono . Pria yang biasa dipanggil MZ Iqy ini menulis dengan cara yang memikat. Para penegak hukum kita, dari yang paling dekat interaksinya dengan masyarakat seperti polisi lalu lintas yang Iqbal cita-citakan hingga para hakim agung Mahkamah Agung.
2018_ART_PP_Edi_Atmaja_01.pdf


Belajar dari Kasepuhan Ciptagelar


22 Agustus 2023 / Analisa Opini Juni 2017 Hal. 21

Penulis gemar mencari video documenter tentang manusia, alam liar, atau kehidupan masyarakat di suatu tempat yang jauh. Salah satu video yang digemari penulis adalah video dokumenter tentang masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar. Ada ada dua video yang memikat yang merupakan produksi Watchdoc Documentary Maker yang merupakan bagian dari suatu proyek jurnalisme bertajuk “Ekspedisi Indonesia Biru”.
2017_ART_PP_Edi_Atmaja_03.pdf


Anatomi Revolusi Suriah


28 Juli 2023 / Analisa Desember 2012

BUNTU. Itulah kata yang patut disematkan pada proses transisi demokrasi di Suriah. Krisis yang berlangsung sejak Maret 2011 itu telah mengoyak stabilitas pemerintahan Suriah. Dan, hingga kini, krisis yang menyebabkan sekitar 34.000 orang tewas dan 28.000 lainnya hilang itu belum juga menunjukkan tanda-tanda bakal mereda. Gencatan senjata pun ternyata bukan formula yang tepat buat menghentikan pertempuran antara kelompok oposisi dan pasukan pro-rezim Bashar al-Assad. Gencatan senjata yang disepakati akan dimulai Jumat (26/10/2012) pagi dan berlaku empat hari sampai Senin (29/10/2012) ternyata pepesan kosong belaka.
2012_ART_PP_Edi_Atmaja_07.pdf


Anakronisme putusan MK


06 Juli 2023 / Analisa Opini Oktober 2015 Hal. 24

Sebagaimana sejarah, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tak lepas dari anakronisme. Anakronisme sejarah diandaikan sebagai ketidakcocokan sejarah, baik lisan maupun tulisan, dengan zaman tertentu yang coba diungkapkan penutur atau penulis sejarah. Misalnya saja, ketika ada orang bilang bahwa tragedy berdarah pada 1960an menewaskan hanya beberapa ratus orang dari pihak Partai Komunis Indonesia (PKI) dan simpatisan-simpatisannya, kita patut curiga dengan ujaran sejarah semacam itu.
2015_ART_PP_Edi_Atmaja_03.pdf


Akuntansi berbasis akrual dan kesiapan Pemda


26 Juni 2023 / Analisa Opini Tahun 2014 Hal. 25

Selepas Reformasi 1998, pelbagai program pembenahan dilakukan di segala bidang kenegaraan. Salah satunya adalah pembenahan di bidang pengelolaan keuangan negara, dengan diundangkannya paket udang-undang keuangan negara. PAket undang-undang keuangan negara terdiri dari Udang-Undang Nomor 17 Tahujn 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara.
2014_ART_PP_Edi_Atmaja_04.pdf


Agresivitas China di Asia Tenggara


22 Juni 2023 / Jurnal Nasional Tahun 2012 Hal. 6

Asia Tenggara tampaknya akan selalu menjadi lading yang subur bagi percaturan politik global. Sempat diabaikan pasca-berakhirnya perang dingin karena dianggap tak lagi bernilai strategis, kawasan ini kembali dilirik sejumlah negara, terutama Ameriak Serikat, setelah terendus hubungan yang kelewat mesra antara ASEAN dan China. AS berpaling pada Asia Tenggara lantaran khawatir, pengaruhnya di wilayah itu akan direbut China. Terlebih, akibat kegagalan kebijakan militernya di Irak dan Afganistan, AS menderita kerugian tidak sedikit.Paul Kennedy dalam Rise and Fall of the Great Powers (1987) telah meramalkan kebangkrutan AS ini : bahwa ternyata ada korelasi antara ekonomi dan politik luar negeri.
2012_ART_PP_Edi_Atmaja_05.pdf


Jukstaposisi Badan Pemeriksa Keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu


08 Juni 2023 / Jurnal Meta Yuridis Vol 3 No (2) September 2020 Hal. 126

Tulisan ini berupaya untuk membedah permohonan uji materi atas tugas Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tulisan ini hendak menganalis dua permasahan. Pertama adalah mengenai dalil-dalil para pemohon yang tertuang dalam alasan permohonan (posita) dan kedua ialah kedudukan hukum (legal standing) para pemohon. Kesimpulan tulisan ini menunjukkan bahwa, pertama para pemohon tidak memahami bahkan keliru secara fatal dalam memahami pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh Badsn Pemeriksa Keuangan sehingga permohonan menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel). Kedua, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Tulisan ini merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2020_ART_PP_Edi_Atmaja_01.pdf


Tertawan oleh pikiran


06 Juni 2023 / Analisa November 2015 Hal. 29

Perjuangan terbesar manusia adalah perjuangan melawan dirinya sendiri, demikian hadis yang begitu popular terutama menjelang bulan puasa. Bukan hadis yang sahih, memang, dan berpotensi hoax. Meskipun begitu, setiap orang yang waras dapat dipastikan akan segera mengamini hadis tersebut karena kandungan kebenaran logisnya
2015_ART_PP_Edi_Atmaja_02.pdf


Suriah, lempeng domino yang gagal


31 Mei 2023 / Jurnal nasional Jumat 14 September 2012 Hal. 6

Suriah adalah lempeng domino yang gagal. Sewarsa berselang tatkala Revolusi Arab dimulai, mengguncang Timur Tengah dan Afrika Utara. Di kawasan itu, demonstrasi besar-besarandigelar oleh rakyat yang menuntut perubahan di segala bidang. Buntutnya, para dictator yang lama berkuasa (di) lengser (kan) dari singgasana. Bahkan, ada yang terpaksa kabur dari negerinya. Ada pula yang dibunuh rakyatnya sendiri.
2012_ART_PP_Edi_Atmaja_04.pdf


Sosiologi hukum dalam pemeriksaan


10 Mei 2023 / Analisa Juni 2015 Hal. 25

Satjipto Rahardjo (1930-2010), ilmuwan hukum yang dengan militansi akademisnya berhasil mendiseminasikan warna sosiologi dalam kajian keilmuan hukum di Indonesia. Di kampusnya, Universitas Diponegoro, sosiologi hukum yang diajarkan Satjipto bahkan telah menjadi semacam dogma buat para mahasiswa tingkat sarjana ataupun pascasarjana yang mempelajari ilmu hukum ‘dogma' itu bernama hukum progresif.
2015_ART_PP_Edi_Atmaja_01.pdf


Simulasi demokrasi Myanmar


09 Mei 2023 / Jurnal Nasional November 2012, Hal. 6

Bara api membara lagi di Negara Bagian Rakhine, wilayah bagian barat Myanmar. Sebab, kerusuhan sectarian yang sempat tejadi Juni lalu, sejak Selasa (23/10/2012) terulang. Etnis minoritas Rohingya terlibat konflik lagi dengan etnis mayoritas Arakan.
2012_ART_PP_Edi_Atmaja_02.pdf


Sisi lain pengadaan tanah


09 Mei 2023 / Analisa Februari 2017, Hal.20

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gencar melakukan penggusuran. Bukit Duri dan Kalijodo adalah salah satu dari sekian banyak lokasi penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI, yang kemudian menjadi viral di media sosial. Penggusuran, dalam praktiknya, berbeda tipis dengan pengadaan tanah yang secara awam dikenal dengan istilah pembebasan lahan-kendati keduanya menurut Peraturan Pemeerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sama-sama digolongkan dalam belanja modal tanah. Perbedaan terletak pada kedudukan hokum antara pemerintah dan rakyat yang berakibat pada ada tidaknya dan bentuk ganti rugi.
2017_ART_PP_Edi_Atmaja_02.pdf


Plagiarisme naskah akademik rancangan peraturan daerah


03 Mei 2023 / Koran Tempo, Agustus 2017, Hal. 11

Kabar dugaan plagiarism dalam penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi tentang izin lingkungan hidup. Hal itu mengemuka dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada 12 Juni 2017. Menurut anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Uriyan Uriayana, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menjiplak naskah akademik milik Pemerintah Kabupaten Malang. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, Carwinda, selaku pemrakarsa naskah akademik tersebut berkilah naskah itu disusun oleh konsultan.
2017_ART_PP_Edi_Atmaja_01.pdf


Sengkarut dalam pemerintahan


06 April 2023 / Kompas tahun 2010

Kerusuhan yang terjadi di Bangkok, Thailand, sepatutnya dijadikan cerminan bagi kita buat menata pemerintahan dengan lebih baik lagi. Preseden buruk tersebut seyogianya pulalah segera menyadarkan kita tentang tak berfaedahnya pemakaian kekerasan, dalam penyelesian masalah apa pun, khususnya masalah politis.
2010_ART_PP_Edi_Atmaja_01.pdf


Rimba tafsir kerugian negara


04 April 2023 / Kompas Hal. 7

Ketua Indonesia Audit Watch Junisab Akbar melontarkan kritik bahwa penggunaan jasa kantor akuntan publik akan memantik pertanyaan mengenai bagaimana kualifikasi akuntan publik, siapa yang berhak menentukan, dari mana sumber anggaran penggunaan jasa kantor akuntan publik, dan bagaimana kekuatan hokum laporan hasil audit kantor akuntan publik.
2016_ART_PP_Edi_Atmaja_02.pdf