• Standar Akuntansi Keuangan 2017

• PengarangIkatan Akuntan Indonesia
• TerbitanJakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2017
• ISBN978-979-9020-60-4
• Nomor Panggil657 IKA s
• BahasaIndonesia
• SubyekACCOUNTING --STANDARDS; FINANCIAL STATEMENTS - STANDARDS

---

#	Nomor Induk	Lokasi	Status
1	JKPKBPKPP-KB-45630	Perpustakaan II	Tersedia
2	JKPKBPKPP-KB-45590	Perpustakaan II	Tersedia
3	JKPKBPKPP-KB-45589	Perpustakaan II	Tersedia
4	JKPKBPKPP-KB-45588	Perpustakaan II	Tersedia

Tidak ada resensi

Pengembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia dimulai sejak tahun 1973 dengan dibentuknya Panitia Penghimpunan Bahan-Bahan dan Struktur GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) dan GAAS (Generally Accepted Auditing Standars). Menjelang pengaktifan pasar modal di Indonesia pada tahun 1974, sebagai wadah profesi akuntansi yang senantiasa mengubah tantangan menjadi peluang bagi kemajuan akuntan dalam dunia bisnis, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) kemudian membentuk Komite Prinsip Akuntansi Indonesia (Komite PAI) serta melakukan kodifikasi prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku “Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)” yang mengacu pada US GAAP.

Pada tahun 1994, IAI melakukan revisi total terhadap PAI dan melakukan kodifikasi dalam buku “Standar Akuntansi Keuangan (SAK)” yang mulai berharmonisasi dengan standar akuntansi keuangan internasional. Perubahan nama dari PAI menjadi SAK dilakukan dengan pertimbangan bahwa prinsip bersifat lebih baku dan memberikan konsep dasar penyusunan standar sedangkan standar bersifat lebih fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan dinamika bisnis. Karena pergantian nama tersebut, Komite PAI lalu juga berganti nama menjadi Komite SAK.

Pada tahun 1998, Komite SAK diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang diberikan otonomi untuk menyusun dan mengesahkan SAK. Sebagai tindak lanjut dari salah satu butir kesepakatan Anggota G-20 pada tahun 2009, IAI telah mencanangkan dilaksanakannya program konvergensi SAK ke International Financial Reporting Standards (IFRS Standards) secara bertahap dengan dukungan dari regulator seperti OJK, BI, Kementerian Negara BUMN, DJP, dan regulator lainnya. Dampak program konvergensi ini menyebabkan SAK menjadi bersifat principle-based, banyak menggunakan dasar pengukuran nilai wajar, memerlukan professional judgement, serta pengungkapan laporan keuangan. Dampak lain dari program konvergensi ini adalah dicabutnya beberapa PSAK yang khusus untuk industry tertentu karena pengaturan tersebut sudah diatur secara umum dalam SAK yang mengacu IFRS Standards.

SAK efektif per 1 Januari 2017 menambahkan PSAK/ISAK baru yang terdiri dari PSAK 70: Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak, ISAK 30: Pungutan, dan ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi. Selain itu, SAK efektif per 1 Januari 2017 juga menambahkan beberapa PSAK yang telah mengalami amandemen dan penyesuaian tahunan seperti PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, PSAK 3: Laporan Keuangan Interim, PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, PSAK 13: Properti Investasi, PSAK 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, PSAK 16: Aset Tetap, PSAK 19: Aset Takberwujud, PSAK 22: Kombinasi Bisnis, PSAK 24: Imbalan Kerja, PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan, PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham, PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan, PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 65: Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAK 66: Pengaturan Bersama, PSAK 67: Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain, dan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.