• Resolusi konflik kawasan hutan : antara peran negara dan KPH

• PengarangGamin
• TerbitanSleman : Deepublish, 2019
• ISBN978-623-209-792-6
• Nomor Panggil634.92 GAM r
• BahasaIndonesia
• SubyekFOREST MANAGEMENT; FORESTS AND FORESTRY

---

#	Nomor Induk	Lokasi	Status
1	JKPKBPKPP-KB-48456	Perpustakaan I	Tersedia

Tidak ada resensi

Buku ini terdiri dari beberapa bab, bab pertama pendahuluan, bab kedua memperhatikan kontestasi klaim para pihak, mengurangi luka, bab ketiga menyimak gaya sengketa para pihak, membangun kompromi, bab keempat membedah peran negara dalam penyelesaian konflik kawasan hutan, bab kelima memerankan KPH sebagai strategi mencapai resolusi, bab keenam peduli perubahan iklim, memihak hak komunitas, bab ketujuh mendorong penyelesaian konflik mempercepat terwujudnya hutan mantap status dan bab terakhir penutup.
Penerapan kebijakan kepemilikan lahan sejak era kolonial sampai era Orde Baru telah meninggalkan banyak konflik tenurial yang belum terselesaikan di seluruh Indonesia. Suatu pendalaman dari metode Rapid Land Tenure Assessment (RaTA) digunakan untuk memetakan konflik dalam rangka resolusi konflik. Analisis Gaya Bersengketa (AGATA) digunakan untuk memetakan para pihak berikut sikapnya dalam menghadapi konflik.
Analisis kebijakan digunakan untuk mengetahui kinerja kebijakan penyelesaian konflik yang dilaksanakan pemerintah baik berupa aturan main maupun kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan pelaksanaan mekanisme pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta peningkatan stok karbon (REDD+). Kebijakan-kebijakan penyelesaian konflik terkait penyelesaian hak pihak ketiga, enclave, pelepasan secara parsial, review tata ruang wilayah (RTRW), pemetaan partisipatif, kemitraan antara pengelola dengan masyarakat, dan penegakan hukum didalami dalam penelitian ini.
Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kontestasi kekuatan klaim penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan masih meninggalkan rasa ketidakadilan dalam alokasi sumber daya lahan dari perspektif masyarakat. Melalui pendekatan gaya bersengketa diperoleh catatan perlunya kesesuaian gaya pihak yang berkonflik agar dapat ditempuh langkah penyelesaian dan perlunya intervensi pihak ketiga yang tidak terkait konflik.
Terdapat empat catatan kritis atas peraturan yang tersedia untuk mengakomodasi permasalahan konflik tenurial yakni: absennya unsur tim yang dapat memfasilitasi dan memediasi penyelesaian konflik dalam Panitia Tata Batas, perbedaan persepsi istilah pemetaan partisipatif, ketidaksepakatan jenis dan komposisi jenis dalam skema pengelolaan lahan bersama masyarakat, dan belum kuatnya hak-hak tenurial termasuk kawasan hutan negara.