• Pemberantasan korupsi : fungsi dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tindak pidana korupsi guna mengembalikan kerugian keungan negara di Indonesia

• PengarangMuis BJ, Abdul
• TerbitanBandung : Pustaka Reka Cipta, 2020
• ISBN978-602-1311-57-8
• Nomor Panggil364.132 3 MUI p
• BahasaIndonesia
• SubyekCORRUPTION; LAW; CRIMINAL LAW--INDONESIA

---

#	Nomor Induk	Lokasi	Status
1	JKPKBPKPP-KB-48339	Perpustakaan I	Tersedia

Tidak ada resensi

Permasalahan dalam tulisan ini adalah fungsi dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dihubungkan dengan strategi pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, hubungan proses penyidikan oleh Polri dihubungkan dengan keberhasilan perampasan aset tindak pidana korupsi, dan konsep pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi dan kewenangan Polri dalam strategi pemberantasan tindak pidana korupsi adalah melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004. Fungsi dan kewenangan Polri dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi Polri berperan sangat besar dalam penegakan hukum pemberantasan kasus tindak pidana korupsi. Salah satu fungsi Polri dalam penyidikan adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.