• Korupsi dan pembuktian terbalik : dari perspektif kebijakan legislasi dan hak asasi manusia

• PengarangKartayasa, Mansur
• TerbitanJakarta : Kencana, 2017
• ISBN978-602-422-143-0
• Nomor Panggil364.132 3 KAR k
• BahasaIndonesia
• SubyekCORRUPTION; LAW

---

#	Nomor Induk	Lokasi	Status
1	JKPKBPKPP-KB-45996	Perpustakaan I	Tersedia

Tidak ada resensi

Sudah lebih dari setengah abad yang lalu sejak 1960 para pembuat kebijakan telah berusaha merumuskan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia secara efektif. Tidak kurang dari tujuh produk undang-undang yang telah dibuat sebagai hasil kebijakan legislasi, baik yang menyangkut hukum pidana materiil dan formil maupun pembentukan lembaga yang diberi wewenang, tugas, dan tanggung jawab khusus dalam pemberantasan korupsi. Di samping itu, diperkenalkannya aturan khusus tentang pembuktian yang menyimpang dari standar pembuktian umum yang berlaku berupa pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian yang diberikan kepada terdakwa, baik sebagai hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, maupun sebagai kewajiban untuk membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh dari sumber penghasilan yang sah. Buku ini mencoba mengetengahkan kajian tentang pengaturan pembuktian terbalik dalam UU Tipikor dari sisi hukum tata negara, khususnya yang menyangkut kebijakan legislasi berupa proses, metode, dan teknik pembentukan undang-undang. Terutama dari sisi hukum pidana formil dan materiil serta konvensi yang didasarkan pada standar hukum internasional dan hukum positif di Indonesia. Buku ini terdiri dari sepuluh bab:
• Bab 1 Pendahuluan
• Bab 2 Pengertian Korupsi: Sebab dan Akibat Korupsi
• Bab 3 Kebijakan Legislasi dan Politik Hukum
• Bab 4 Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum
• Bab 5 Pembuktian Terbalik dalam Sistem Hukum Indonesia
• Bab 6 Korupsi dan Pembuktian Terbalik di Beberapa Negara
• Bab 7 Pembuktian Terbalik dalam Undang-Undang Tipikor dan Pencucian Uang
• Bab 8 Implementasi Pembuktian Terbalik dalam Praktik Peradilan Perkara Korupsi dan Pencucian Uang
• Bab 9 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi