• Kekuasaan kehakiman : Mahkamah Konstitusi dan diskursus judicial activism vs judicial restraint

• PengarangMochtar, Zainal Arifin
• TerbitanDepok : Rajawali Pers, 2021
• ISBN978-623-372-063-2
• Nomor Panggil347.012 MOC k
• BahasaIndonesia
• SubyekINDONESIA. MAHKAMAH KONSTITUSI; CONSTITUTIONAL COURTS—INDONESIA; CONSTITUTIONAL LAW--INDONESIA; JUDICIAL POWER

---

#	Nomor Induk	Lokasi	Status
1	JKPKBPKPP-KB-48375	Perpustakaan I	Tersedia

Tidak ada resensi

Setelah membaca halaman demi halaman buku karya Dr. Zainal Arifin Mochtar yang mengalir elok ini, kita jadi paham kalau perdebatan perihal judicial activism kontra judicial restraint baru mengemuka setelah kekuasaan kehakiman, dalam perkembangannya, juga diberi tugas menegakkan prinsip supremasi konstitusi (supremacy of the constitution) melalui perannya sebagai penafsir konstitusi. Peran sebagai penafsir konstitusi menjadi vital karena prinsip supremasi konstitusi (yang dipelopori oleh Amerika Serikat dengan mengadopsi model konstitusi tertulis) diletakkan sebagai bagian penting constitutionalism, yang merupakan syarat utama negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi (constitutional democratic state).
Dengan memberikan peran menafsirkan konstitusi kepada pengadilan berarti prinsip supremasi konstitusi itu ditegakkan melalui supremasi pengadilan (judicial supremacy). Di Amerika Serikat, mula pertama implementasi penegakan prinsip konstitusi melalui supremasi pengadilan itu ditegaskan terutama ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan pengadilan memiliki kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang dalam kasus Marbury v. Madison (1803). Sejak saat itu hingga kini, secara akademik, isu judicial activism kontra judicial restraint masih tetap berada dalam “status” inconclusive discourse.