• Meredesain pengadilan tindak pidana korupsi

• PengarangDjaja, Ermansjah
• TerbitanJakarta : Sinar Grafika, 2010
• ISBN978-979-007-366-1
• Nomor Panggil364.1323 DJA m
• BahasaIndonesia
• SubyekCORRUPTION

---

#	Nomor Induk	Lokasi	Status
1	JKPKBPKPP-KB-39062	Perpustakaan I	Tersedia

Tidak ada resensi

Dengan adanya putusan MK No. 012-016-019/PPU-IV/2006 agar pemberantasan tindak pidana korupsi berkelanjutan harus meredesain pengadilan tindak pidana korupsi. Pada tanggal 29 Oktober 2009 telah diundangkan UURI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan Pasal 3; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibu kota kabupaten/kota dan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi. Kebijakan pemerintah pada tahun 2010 dibentuk di 7 ibu kota provinsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Samarinda, dan Makassar. Buku ini terdiri dari empat bab:
• Bab 1 Memahami Tindak Pidana Korupsi untuk Dihindari, Disosialisasi, dan Diberantas
• Bab 2 Kajian Yuridis UURI No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
• Bab 3 Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PPU-IV/2006
• Bab 4 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PPU-IV/2006 Terbentuknya UU RI No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi