• Hukum keuangan negara di Indonesia : dalam teori dan praktik

• PengarangHadiyanto
• TerbitanDepok : RajaGrafindo Persada, 2022
• ISBN978-623-372-663-4
• Nomor Panggil343.03 HAD h
• BahasaIndonesia
• SubyekLAW ADMINISTRATIVE; CONSTITUTIONAL

---

#	Nomor Induk	Lokasi	Status
1	JKPKBPKPP-KB-48796	Perpustakaan I	dipinjam 21 Jul 2025

Tidak ada resensi

Membangun sebuah perubahan yang teratur harus dilakukan melalui prosedur hukum, baik perundang-undangan atau keputusan badan peradilan. Begitu juga dengan ketertiban atau keteraturan (in order) yang memiliki tujuan yang identik dengan perubahan bagi masyarakat yang sedang membangun, maka hukum keuangan negara menjadi suatu sarana yang tidak dapat diabaikan. Peran hukum keuangan negara sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat diperlukan untuk pengetahuan lebih mendalam dan luas dari hukum ekonomi dan hukum keuangan.
Seorang ahli hukum di suatu masyarakat yang sedang membangun dalam ekosistem pemulihan pandemi Covid-19 dan percepatan ekonomi nasional harus mengetahui interaksi antara hukum dengan faktor-faktor lain dalam perkembangan masyarakat, terutama variabel-variabel ekonomikal, medikal, sosial, kultural, dan teknologikal. Hukum keuangan negara mengharuskan dilakukannya analisis fungsional dari sistem hukum sebagai keseluruhan dan kaidah kaidah serta lembaga-lembaga sosial tertentu.
Buku ini diawali dengan pembahasan teori hukum sebagai pemahaman esensial dan fundamental hukum keuangan negara di Indonesia. Pembahasan dilanjutkan dengan kontekstual praktik-praktik keuangan negara, yaitu terkait sistem pemerintahan dan kekuasaan atas keuangan negara, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan belanja negara termasuk uraian pengelolaan kas negara serta pengelolaan piutang dan investasi.
Pembahasan yang memiliki urgensi aktual dilanjutkan dengan pengelolaan Badan Layanan Umum, termasuk uraian kekayaan negara yang dipisahkan, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, analisis dan statistik keuangan pemerintah. Buku ini ditutup dengan pembahasan terkait penyelesaian kerugian negara.