• Diskresi pejabat pemerintahan dan tindak pidana korupsi

• PengarangPatiro, Yopie Morya Immanuel
• TerbitanBandung : Keni Media, 2021
• ISBN978-623-6628-11-9
• Nomor Panggil364.132 3 PAT d
• BahasaIndonesia
• SubyekLAW; CORRUPTION; ADMINISTRATIVE DISCRETION

---

#	Nomor Induk	Lokasi	Status
1	JKPKBPKPP-KB-48281	Perpustakaan I	Tersedia

Tidak ada resensi

Diskresi oleh pejabat pemerintahan merupakan perbuatan hukum administrasi Negara, apabila suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak/belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang tindakan/perbuatan tersebut tidak jelas/tersamar sehingga diperlukan kebebasan menilai dari pejabat pemerintahan, dan tindakan/perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan dalam pengertian keadaan memaksa/mendesak demi kepentingan umum.
Sedangkan diskresi oleh pejabat pemerintahan merupakan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, apabila suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam hal tertentu dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak/belum mengaturnya, atau peraturan yang ada yang mengatur tentang tindakan/perbuatan tersebut tidak jelas/tersamar sehingga diperlukan kebebasan menilai dari pejabat pemerintahan, namun tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tersebut menyimpang dari seharusnya dilakukan, dengan maksud/sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehingga dapat menyebabkan kerugian keuangan/perekonomian Negara.
Dalam buku ini menegaskan kembali pengertian diskresi dan prosedur penggunaannya oleh pejabat pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Untuk mempermudah para pembaca memahami diskresi, dalam buku kali ini melampirkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.