• Hukum tata pemerintahan heteronom dan otonom

• PengarangAli, Faried
• Terbitan Jakarta : Aditama, 2012
• ISBN9786028650724
• Nomor Panggil342.09 ALI h
• BahasaIndonesia
• SubyekGOVERNMENT; LAW - INDONESIA;

---

#	Nomor Induk	Lokasi	Status
1	JKPKBPKPP-KB-43481	Perpustakaan I	Tersedia

Tidak ada resensi

Hubungan hak dan kewajiban antara Pemerintah dengan pihak yang diperintah tidak saja menjadi suatu hubungan yang berlangsung dalam kerangka pemerintahan, akan tetapi ia menjadi suatu kerangka hubungan hukum yang secara mendasar diatur dalam konstitusi negara. Pihak yang diperintah dalam konteks kedaulatan adalah dikonsepsikan sebagai Rakyat, namun dari konsepsi inilah menempatkan rakyat dalam peran dan status yang sangat luas.
Rakyat dapat berperan sebagai warga negara ketika konsep rakyat diletakkan dalam konstruk hak dan kewajiban. Ia pun dapat berperan sebagai penduduk ketika peran diletakkan sebagai pihak yang digarap pemerintah, pihak yang dapat dibebani sejumlah kewajiban melalui otoritas yang dimiliki pemerintah. Ia pun dapat berperan sebagai anggota masyarakat ketika mereka di dudukkan sebagai pihak yang dilayani, diayomi dan diberdayakan. Dan tidak kalah pentingnya ketika rakyat dipandang sebagai pemangku kepentingan, maka Pemerintah harus menempatkannya dalam konstelasi pemikiran politik. Semua hubungan dalam kerangka Pemerintah terhadap rakyat adalah menjadi substansi dari Hukum Tata Pemerintahan Heteronom.