• Model optimalisasi penggunaan dana desa melalui pemenuhan hak kultural masyarakat desa hutan

• PengarangWartiningsih
• TerbitanSurabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020
• ISBN978-623-6177-02-0
• Nomor Panggil336.014 WAR m
• BahasaIndonesia
• SubyekFOREST MANAGEMENT; COMMUNITY DEVELOPMENT; STATE FINANCIAL; FOREST AND FORESTRY

---

#	Nomor Induk	Lokasi	Status
1	JKPKBPKPP-KBE-3103	ePerpus	Tersedia

Tidak ada resensi

Salah satu hak kultural masyarakat adalah hak untuk meningkatkan kesejahteraannya. Melalui program Perhutanan Sosial ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat melalui 3 (tiga) pilar yaitu lahan, kesempatan berusaha dan sumberdaya manusia. Akan tetapi belum terlaksanan secara optimal. Secara normatif dukungan terhadap terlak-sananya program itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Lingkungan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 dan Peraturam Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa. Dalam tataran implementasi masih diwarnai sikap ego sektoral dari para stakeholder yaitu aparat pemerintahan, pemegang sertifikat dan LMDH. Dalam kondisi demikian negara dalam hal ini pemerintah daerah harus hadir sebab tanpa komitmen dari pemerintah (daerah) kelompok tani akan tetap rentan dan tidak dapat memainkan penuh peran mereka dalam pengelolaan dan tata kelola hutan yang lebih efektif. Dalam hal ini adalah mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum dan semua tindakan lain yang memadai guna pelaksanaan sepenuhnya dari semua hak tersebut.