• Collaborative governance konsep dan aplikasi

• PengarangIslamy, La Ode Syaiful
• TerbitanYogyakarta : Deepublish, 2018
• ISBN978-623-7022-11-4
• Nomor Panggil351 ISL c
• BahasaIndonesia
• SubyekCORPORATE GOVERNANCE

---

#	Nomor Induk	Lokasi	Status
1	JKPKBPKPP-KBE-3737	Titik Baca	Tersedia

Tidak ada resensi

Buku ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama membahas tentang memahami collaborative governance, bab dua membahas tentang kolaborasi dalam perspektif teori organisasi dna teori administrasi publik, bab tiga membahas tentang aplikasi model collaborative governance dalam pengembangan wisata budidaya dan sejarah, bab empat proses kolaborasi, bab lima membahas tentang kondisi awal kolaborasi, bab enam membahas tentang desai kelembagaan collaborative governance, bab tujuh membahas tentang kepemipinan fasilitatif dalam collaborative governance, dan bab delapan membahas tentang rekomendasi. Selama beberapa dekade, bentuk pemerintahan baru telah muncul untuk menggantikan mode manajerial pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Collaborative governance, pada dasarnya untuk menyatukan pemangku kepentingan umum dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus (Ansell dan Gash;2008). Para ahli sering menggunakan istilah yang berbeda-beda namun dalam pengertian yang sama, misalnya collaboration, participatory management, participatory governance, collaborative democracy, collaborative governance, sound governance dan collaborative management untuk menggambarkan upaya bersama stakeholder dan non-state dalam mengatasi masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan bersama dan implementasi. Istilah-istilah ini terkadang dipertukarkan dalam literatur, tetapi Ansell dan Gash (2008) lebih memilih “collaborative governance” untuk “manajemen” karena governance “lebih luas dan mencakup penataan berbagai aspek”, dan istilah “collaborative” adalah “lebih menunjukkan deliberatif dan pendekatan berorientasi konsensus “untuk pengambilan keputusan. (Agbodzakey, 2011) Dalam literatur administrasi publik sering digunakan terminology governance untuk menjelaskan keterkaitan antar organisasi. Pengertian governance tidak sekedar pelibatan lembaga publik dalam formulasi untuk implementasi kebijakan. Tetapi terhubungnya berbagai organisasi untuk melaksanakan tujuan-tujuan publik. (Agranoff and Mic Guire, (2004:121-122). Pada hakekatnya jika tujuan organisasi sulit atau tidak mungkin dicapai secara individu atau mandiri (independen), maka dibutuhkan sebuah Kolaborasi antarorganisasi, dua atau tiga organisasi yang memiliki persamaan tujuan dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.