• Pengaturan kewenangan KPK dan Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia

• PengarangKurniawan, Rudy Cahya
• TerbitanYogyakarta : Deepublish, 2021
• ISBN978-623-02-2605-2
• Nomor Panggil364.132 3 KUR p
• BahasaIndonesia
• SubyekCORRUPTION; CORRUPTION INVESTIGATION

---

#	Nomor Induk	Lokasi	Status
1	JKPKBPKPP-KBE-3131	ePerpus	Tersedia

Tidak ada resensi

POLRI/Kejaksaan maupun KPK, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana korupsi.