• Auditor dalam perkara korupsi di Indonesia berbasis nilai keadilan

• PengarangPanjaitan, Sarbudin
• TerbitanYogyakarta : Deepublish, 2018
• ISBN978-623-209-499-4
• Nomor Panggil364.132 3 PAN a
• BahasaIndonesia
• SubyekLAW; CORRUPTION; FRAUD; FORENSIC AUDIT; AUDITORS - LEGAL STATUS, LAWS

---

#	Nomor Induk	Lokasi	Status
1	JKPKBPKPP-KBE-2510	ePerpus	Tersedia

Tidak ada resensi

Buku ini berisikan tentang kewenangan Lembaga Negara untuk menilai dan/atau menetapkan kerugian negara dan untuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan perkara korupsi di Indonesia berbasis nilai keadilan. Dalam buku ini akan terjawab Lembaga Negara manakah sebenarnya yang berwenang untuk menilai dan/atau menetapkan kerugian negara dalam perkara korupsi di Indonesia menurut perundang-undangan yang berlaku, karena dalam prakteknya penanganan perkara korupsi di Indonesia menggunakan tenaga auditor dan saksi ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), padahal menurut UUD 1945 dan UU.RI. No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, kewenangan itu ada pada BPK bukan BPKP. Pada prakteknya penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) untuk menentukan kerugian negara, ketiga institusi tersebut meminta auditor dan saksi ahli dari BPKP bukan dari BPK, padahal berdasarkan Undang-undang atau peraturan yang berlaku, yang berwenang untuk menilai dan/atau menetapkan kerugian negara dan untuk memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan perkara korupsi adalah BPK, bukan BPKP. Keadaan tersebut telah menimbulkan perdebatan hukum di kalangan para ahli hukum pidana di Indonesia baik pada saat persidangan tindak pidana korupsi maupun dalam media massa.