• Aspek hukum pengadaan barang dan jasa

• PengarangPurwosusilo
• TerbitanJakarta : Prenada Media, 2017
• ISBN978-623-218-144-1
• Nomor Panggil351.712 PUR a
• BahasaIndonesia
• SubyekLOCAL GOVERNMENT --INDONESIA; LAW; GOVERNMENT - ADMINISTRATION; GOVERNMENT PROCUREMENT; GOVERNMENT PROPERTY

---

#	Nomor Induk	Lokasi	Status
1	JKPKBPKPP-KBE-2260	ePerpus	Tersedia

Tidak ada resensi

Referensi tentang aspek hukum pengadaan barang/jasa ini menjadi sangat penting bagi para birokrat pemerintahan dan pengelola pemerintahan daerah, sebagai panduan hukum menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). Juga menjadi referensi penting bagi para akademi (dosen/pengajar) dan mahasiswa studi I imu Hukum pada umumnya. Pertama, hubungan hukum yang terbentuk antara pemerintah dan penyedia barang/jasa, di samping hubungan kontraktual sekaligus berdimensi hukum privat dan hukum publik. Kedua, kebebasan dalam mengatur hubungan hukum dan hubungan kontraktual bersifat terbatas karena harus mengacu pada regulasi. Ketiga, keabsahan dokumen kontrak ditentukan oleh persyaratan pelelangan dan isi kontrak serta terpenuhinya syarat kewenangan bagi pejabat pembuat kontrak. Keempat, prosedur pengadaan, prinsip, dan norma dalam kontrak privat berlaku secara berdampingan dalam kontrak pengadaan pemerintah. Kelima, mekanisme pengelolaan keuangan negara untuk pembayaran prestasi mengacu kepada aturan tentang pengelolaan APBN. Keenam, memperhatikan kepentingan umunn penyediaan fasilitas umum (public utility) sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Ketujuh, instrumen hukum yang mengatur kontrak pengadaan barang/jasa dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah selaku pihak yangterlibat kontrak.