• Kompetensi badan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara dalam gugatan pembatalan sertifikat tanah

• PengarangZ.A Sangadji
• TerbitanBandung : Citra Aditya Bakti, 2003
• ISBN978-979-491-140-2
• Nomor Panggil342 SAN k
• BahasaIndonesia
• SubyekLAW

---

#	Nomor Induk	Lokasi	Status
1	JKPKBPKPP-KBE-1879	ePerpus	Tersedia

Tidak ada resensi

"Salah satu ciri khas negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman (judicial power) yang merdeka. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). Karena itu, mengkaji kekuasaan kehakiman di Indonesia, pertama-tama harus didekati dari landasan konstitusional.

Pembagian Kompetensi (distributie van rechtsmacht) antara 4 (empat) lingkungan peradilan, menurut Philipus M. Hadjon berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Pertama, prinsip yang terkandung dalam Pasal 12: kekuasaan serta acara badan-badan peradilan diatur dengan undang-undang.

Kedua, bahwa peradilan khusus hanya menangani perkara tertentu yang ditetapkan dengan undang-undang. Beranjak dari prinsip-prinsip tersebut, lingkup kompetensi peradilan umum ditetapkan dengan menggunakan teori residu, yaitu bidang yang tidak diserahkan kepada peradilan khusus, dengan sendirinya termasuk lingkup kompetensi peradilan umum."